Filipina adalah “Pengkhianat” Perdamaian Laut Tiongkok Selatan

Pada Senin dini hari kemarin (19/08), dua kapal Penjaga Pantai Filipina memasuki perairan dekat Terumbu Karang Xianbin, Kepulauan Nansha, Tiongkok tanpa izin pemerintah Tiongkok. Video lapangan menunjukkan, kapal Filipina tersebut mengabaikan pencegahan dan peringatan berulang Tiongkok, dengan cara yang berbahaya sengaja menabrak kapal Penjaga Pantai Tiongkok di lokasi, sehingga mengakibatkan tabrakan. Penjaga Pantai Tiongkok mengambil tindakan yang diperlukan terhadap kapal Filipina tersebut berdasarkan undang-undang domestik dan undang-undang internasional, penanganan yang dilakukan profesional, terkendali dan terstandardisasi.

Meskipun kemudian Filipina berdalih, AS dan Barat pun mendukung Filipina dengan cara yang sama dan mencoreng Tiongkok. Namun fakta membuktikan, tanggung jawab peristiwa tabrakan kapal Tiongkok dan Filipina itu sepenuhnya dipikul oleh Filipina, yang berulang kali melakukan provokasi di Laut Tiongkok Selatan. Perusak perdamaian dan kestabilan kawasan ini justru adalah Filipina.

Sejak April lalu, Filipina mengirim kapal penjaga pantai tipe besarnya memasuki laguna Terumbu Karang Xianbin untuk mendarat secara illegal di sana. Kali ini, kapal penjaga pantai yang dikirim Filipina illegal menerobos ke perairan Terumbu Karang Xianbin dengan tujuan utama mengirimkan pasokan kepada kapal yang terdampar secara illegal di sana, untuk mengupayakan eksistensi jangka panjangnya dan memperluas wilayah illegalnya di Laut Tiongkok Selatan. Ini adalah tren terbaru Filipina untuk melakukan provokasi terhadap Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Selain itu, tindakan Filipina tersebut juga mempunyai pertimbangan politik di dalam negerinya. Kini, pemerintahan Marcos melemah, terutama perkembangan ekonomi pariwisatanya melesu, sehingga diragukan oleh masyarakat di dalam negerinya. Melalui provokasi yang terus dilakukannya terhadap terumbu-terumbu di Laut Tiongkok Selatan, politikus Filipina mencoba mengalihkan konflik dan fokus di dalam negerinya untuk meredakan tekanan. Dilihat dari faktor internasional, dengan hasutan negara besar di luar kawasan, Filipina sedang menunjukkan kesetiaannya dengan aksi militernya yang radikal, agar mereka memperbesar investasinya terhadap Filipina. Oleh karena itu, Filipina menjadi catur negara besar di luar kawasan untuk menghambat Tiongkok. Menanggapi hal tersebut, sejumlah tokoh berwawasan luas menunjukkan, perbuatan pemerintah Filipina tersebut sebenarnya menyebabkan dirinya menuju garis depan dalam konflik antar negara besar, sama saja membakar diri sendiri.

Filipina berkali-kali melanggar kedaulatan wilayah Tiongkok, dan kembali melanggar komitmennya. Sejak akhir Juni lalu, Filipina mengatakan ingin meningkatkan komunikasi dan dialog dengan Tiongkok di bidang diplomasi dan penjaga pantai, bersama-sama memelihara kestabilan situasi laut, tapi, bersamaan itu mereka juga melakukan serangkaian tindakan yang penuh “petualangan” untuk terus mengacaukan situasi Laut Tiongkok Selatan, dan menarik kekuatan di luar kawasan untuk mencampuri masalah regional. Hal ini tidak saja dengan serius melanggar Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan, namun juga merusak kedudukan pusat ASEAN dalam urusan keamanan regional, dan merugikan kepentingan negara ASEAN lainnya, dirinya pun menjadi negara ASEAN yang “berbeda”, serta “pengkhianat” perdamaian dan kestabilan.

Kini, Tiongkok dan ASEAN sedang terus mendorong konsultasi “DoC”, dan dengan aktif mengadakan kerja sama pragmatis di bidang maritim. Seandainya Filipina dengan seenaknya melakukan sesuatu terkait masalah Laut Tiongkok Selatan karena mendapat dukungan dari negara besar di luar kawasan, maka yang menunggunya adalah sebuah serangan balasan yang kuat. Dalam menangani masalah Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok selalu menjunjung azas tujuan damai, serta berpegang pada penyelesaian dan pengendalian perselisihan melalui dialog dan konsultasi langsung dengan negara terkait. Namun di samping itu, Tiongkok juga dengan tegas membela kedaulatan wilayah serta hak dan kepentingan maritimnya. Filipina harus segera menghentikan pelanggaran, dan segera menarik mundur kapal terkait, jika tidak mereka akan menanggung akibat karena ketidak-tahuan dan kesembronoannya.